2> Kondisi Keberadaan Pura

Berdasarkan atas kekhawatiran akan terancamnya keberadaan Pura Aditya Jaya Rawamangun yang berada ditengah kota, umat Hindu dalam hal ini Pengurus SDHD DKI, SDHD Banjar Jakarta Timur, Yayasan Mandira Widhayaka, Otorita Pura dan beberapa tokoh umat terus mengupayakan agar kepemilikan atas tanah Pura bisa menjadi milik umat Hindu secara legal, namun segala upaya selalu gagal dan belum menunjukkan kemajuan. Sekitar tahun 2002 ada rencana pembuatan fly over di perempatan jalan Pemuda mengakibatkan tembok penyengker pura dan candi bentar yang menghadap ke Jalan By Pass kena pelebaran jalan dengan panjang tembok penyengker berikut candi bentar sekitar 100 meter persegi.

Berkat perjuangan serta pendekatan kepada pihak-pihak terkait, akhir tahun 2003 dibentuk Team 5 terdiri dari unsur-unsur antara lain:

  1. Ketua SDHD DKI Jakarta, Bapak Drs. Nengah Kembar;
  2. Ketua Yayasan Mandira Widhayaka, Bapak Nyoman Winarta;
  3. Ketua I Yayasan Mandira Widhayaka Bapak Ir. Made Sudarta, MBA;
  4. Ketua SDHD Banjar Jakarta Timur Bapak Gde Maya Rumiada, SE. SAg, MM (alm);
  5. Ketua Otorita Pura Aditya Jaya Bapak Drs, Gede Darsana.

Sebelum Team 5 terbentuk sebelumnya sudah pernah ada Team 7 yang anggotanya terdiri dari:

  1. I Wayan Sudirta, SH
  2. Drs, Nyoman Winarta;
  3. Ir. Made Sudarta, MBA;
  4. Drs. Nengah Kembar;
  5. Gde Maya Rumiada, SE. S.Ag, MM;
  6. Drs, Gede Darsana;
  7. Gede Sutha Legawa, SH.

Tugas Team ini adalah mengurus ganti rugi tembok penyengker tahun 2002, namun belum membuahkan hasil karena ditolak oleh Pemda DKI, akhirnya dilanjutkan oleh Team 5. Pada awalnya Team 5 berjalan namun tetap belum membuahkan hasil, kemudian team menunjuk dan melimpahkan tugas kepada Bapak Ir. Made Sudarta selaku Ketua Yayasan Mandira Widhayaka untuk mengurus pembebasan dan ganti rugi tembok penyengker kepada Pemda DKI. Akhirnya melalui hubungan relasi yang baik dengan pihak DKI dan dibantu oleh orang-orang DKI, maka ganti rugi dapat disepakati dan disetujui oleh Pihak DKI dengan dana ganti rugi yang jauh lebih besar dari harga seharusnya terbilang 4-5 kali lipat.

Dana ganti rugi sepenuhnya dikelola oleh Ketua SDHD Banjar Jakarta Timur dan Otorita Pura dimana sebagian dana digunakan untuk membangun kembali Tembok Penyengker dan Candi Bentar nya berikut dengan upacara Melaspas. Sebagian lagi disepakati penggunaan dana tersebut untuk mengurus kepemilikan tanah Pura, proses pelepasan hak dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Yayasan Mandira Widhayaka, dilanjutkan pengajuan pembuatan sertifikat atas tanah Pura Aditya Jaya yang menunjuk Bapak Ir. Made Sudarta untuk mengurus dan bernegosiasi dengan pihak luar, namun dana tetap dikelola Ketua Banjar dan Otorita.

Pengurusan status tanah Pura banyak dibantu oleh Pihak non Hindu di Pemda DKI hingga akhirnya pengajuan untuk pensertifikatan tanah tersebut mendapat persetujuan dan selesai pengurusannya pada akhir tahun 2007 dan sudah memperoleh blok plan dengan luas tanah kini menjadi 9.000 m2. Tahap akhir tinggal mengurus penerbitan buku sertifikat memerlukan biaya terbilang ratusan juta sedang dalam proses pengukuran Badan Pertanahan Negara (BPN). Karena sudah memiliki blok plan maka IMB atas semua bangunan yang ada di areal Pura Aditya Jaya Rawamangun juga di urus oleh Bapak Ir, Made Sudarta, MBA, kini sudah selesai, dan sertifikat tanah Pura atas nama Yayasan Mandira Widhayaka sudah selesai pada akhir tahun 2009, semua dokumen tersimpan pada Pengurus Banjar Jakarta Timur.

Tentang Pura | Sejarah Pura | Kondisi Pura | Struktur Pura | Pujawali | Hari Besar Keagamaan